Salam Literasi!! Salah satu outcame dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam penyelenggaraan pemerintah daerah urusan perpustakaan adalah nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (TGM). Sehingga Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati memiliki kewajiban untuk menghitung dan menyajikan nilai TGM secara tepat dan komprehensif.            Untuk itu diharapkan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri dapat berkontribusi secara aktif dalam...

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah perlu terus ditingkatkan sehingga mencapai kualitas yang diharapkan. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan. Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat ini merupakan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap kinerja pelayanan apatur pemerintah, sebagai tolok...

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah perlu terus ditingkatkan sehingga mencapai kualitas yang diharapkan. Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat ini merupakan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap kinerja pelayanan apatur pemerintah, sebagai tolok ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat. Maksud dan tujuan dilaksanakannya Survei...

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pati telah menerapkan Survei Kepuasan Masyarakat secara elektronik atau e-SKM. e-SKM merupakan aplikasi survei kepuasan masyarakat secara elektronik untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat yang berkunjung ke Perpustakaan Daerah diharapkan mengisi e-SKM sebelum menerima pelayanan perpustakaan. Pengisian e-SKM dapat juga dilakukan melalui android dengan cara scan kode...

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh peyelenggara pelayanan publik. Seiring dengan kemajuan teknologi  dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan...